MABESBHARINDO.COM, JAKARTA – Kendati sudah melunasi kewajibannya sebagai pembeli, pihak pengembang malah melaporkan si pembeli ke kepolisian. Pengembang bernama PT Elite Prima Hutama (PT EPH) menuduh Ike Farida dan semakin mempersulit jalannya untuk mendapatkan unit impiannya.
Sudah 10 tahun lebih Ike Farida memperjuangkan hak-haknya namun terus-menerus dipermalukan dan ditindas oleh PT EPH. Terlebih, Polda Metro Jaya (PMJ) yang seharusnya menjadi pelindung dan pelayan masyarakat malah menjadikannya tersangka atas tuduhan sumpah palsu.
Dituduh lakukan sumpah palsu Ike Farida dijadikan tersangka, April 2021 lalu, gugatan Ike dimenangkan dalam tahap Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana Putusan MA RI No. 53 PK/Pdt/2021 yang melawan PT EPH karena tak kunjung serahkan apa yang menjadi hak Ike sejak tahun 2012.
Setelah mengetahui pihaknya kalah dan diwajibkan serahkan unit, PT EPH justru melaporkan balik Ike ke PMJ, mereka menuduh Ike memberikan sumpah palsu dalam persidangan terkait penemuan bukti baru (novum).
Padahal Ike sendiri tidak pernah bersumpah sebagai penemu novum karena bukan penemu novum, sebagai informasi sumpah novum dilakukan oleh penemu novum.
Ialah pencatatan pelaporan akta perjanjian kawin, yang dipermasalahkan oleh PT EPH, Pihak pengembang menuduh Ike berikan sumpah palsu tersebut saat ajukan PK ke Mahkamah Agung.
Laporan yang dibuat oleh PT EPH secara nyata tidak mendasar dan tidak didukung bukti yang cukup. Sayangnya, penyidik PMJ justru seolah-olah memihak PT EPH.
Keberpihakan penyidik PMJ kepada PT EPH ditunjukkan dengan betapa cepatnya laporanditindak. Tak hanya itu, penyidik juga salah mengartikan isi dari Pasal 242 KUHP yang dituduhkan kepada Ike.
Padahal Pasal 242 KUHP umumnya digunakan sebagai tindak lanjut kekuasaan hakim dari sebagaimana digunakan dalam ketentuan Pasal 174 KUHAP, dimana terkait dengan sumpah palsu yang berwenang melakukan penilaian adalah Hakim Ketua.
Kepolisian tidak memiliki wewenang untuk menentukan apakah sebuah sumpah adalah palsu, bahkan pembuktian adanya sumpah palsu harus melalui prosedur yang diatur dalam KUHAP.
Faktanya, laporan itu bisa naik ke tahap penyidikan dalam waktu satu bulan, tanpa ada pengkajian atas putusan hakim. Penyidik pun tidak melakukan gelar perkara, dan tidak ada hal yang bisa membuktikan. Sudah jelas penyidik PMJ salah dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.
Tuduhan tersebut juga keliru karena keabsahan novum juga sudah diputuskan oleh Putusan Putusan PK No.53PK/PDT/2021, dimana pada dasarnya pengajuan novum adalah hak pihak yang berperkara, dan bukan merupakan tindak pidana. Jika PT EPH merasa novum yang diajukan tim kuasa hukum Ike tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau meragukan keabsahannya, PT EPH bisa menyampaikannya dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali.
Alih-alih melakukan itu, PT EPH tidak menyatakan apapun terkait novum yang diajukan tim kuasa hukum Ike. Jikapun membantah keabsahan novum, bantahan tersebut telah dianulir oleh majelis hakim PK karena pada kenyataannya PK Ike dimenangkan.
Dirjen Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., meminta Kapolda Metro Jaya untuk lakukan evaluasi agar Laporan Polisi yang dilakukan PT EPH kepada Ike dihentikan. Melalui surat bertanggal 30 September 2022 itu,
Mualimin menyampaikan bahwa Dirjen HAM tetap berkomitmen dan sepakat terhadap semangat untuk mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat melalui proses penegakan hukum yang dilakukan termasuk aparat kepolisian. Mualimin simpulkan bahwa demi keadilan dan kepastian hukum, maka merekomendasikan supaya Irjen. Pol. Fadil Imran selaku Kapolda Metro Jaya untuk melakukan evaluasi guna menghentikan penyidikan laporan PT EPH yang menuduh Ike telah melakukan sumpah palsu dan pemalsuan novum.
Rekomendasi itu muncul karena telah ada Putusan PN Jaksel No. 119/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa PT EPH adalah PELAWAN YANG TIDAK BENAR dan menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya.
Mengkhianati dan mempermainkan hukum serta mengkriminalkan orang yang tidak bersalah harus segera dihentikan agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dan dijadikan korban seperti halnya yang dialami oleh Ike.
Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dinakali oleh para penguasa harus segera dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya dan tanpa pandang bulu karena keamanan, keadilan, dan kesejahteraan mutlak harus didapatkan setiap orang.
Komentar