MABESBHARINDO * BOJONEGORO – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) memilih Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur sebagai pilot project atau proyek percontohan penanganan kemiskinan ekstrem nasional. Penanganan kemiskinan ekstrem ini ditarget tuntas pada 2024.
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar sambangi Kabupaten Bojonegoro yang menjadi salah satu dari 35 kabupaten tahap pertama yang ditunjuk sebagai pilot project pada tahun 2021/2022, Sabtu (25/09/2021). Dalam kunjungannya di Kabupaten Bojonegoro tersebut, Gus Menteri, panggilan akrabnya, menemui Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah.
Dalam pertemuannya, Gus Menteri menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrem pada 2024. Selain itu, Wakil Presiden Ma’aruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menentukan pilot project dilaksnakan di 35 kabupaten yang tersebar di 7 provinsi pada tahap pertama 2021/2022.
- BACA JUGA : Pantau Pelaksanaan Vaksinasi, Anggota Koramil Kwadungan Himbau Warga Tetap Patuhi Prokes
- BACA JUGA : Kepala Bakorwil Madiun Kunjungan Kerja ke Balai Kota Madiun
“Ada 434 Kabupaten. Fase pertama tahun 2021/2022 ditentukan 35 Kabupaten, lalu fase kedua tahun 2022 ditentukam 138 kabupaten, kemudian pada fase ketiga tahun 2023 ditentukan 261 kabupaten. Sehingga, ditargetkan pada 2024, Indonesia akan bebas kemiskinan pada level desa,” ujar Gus Menteri seperti dikutip dari laman resmi Kemendesa.go.idMenurunkan kemiskinan ini bukanlah pekerjaan ringan tapi juga bukan pekerjaan yang terlalu berat kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugas masing-masing.
Menurut Gus Menteri, warga miskin itu ada dua yakni pertama Warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan dan yang kedua warga miskin ekstrim yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup.
Dalam penanganan warga miskin ekstrem ini, Gus Menteri telah membuat empat strategi yakni memupus kemiskinan ekstrem menjadi nol persen yang dilakukan dengan pendekatan mikro berbasis desa.
Baca Juga : Makin Mendekat, Sambang Desa Dilaksanakan Di Dusun
Lalu, subyek penanganan warga berbasis Satu Nama Satu Alamat dengan melakukan tindakan berbasis sensus yang menyasar kepada seluruh warga atau keluarga miskin ekstrem.
Selanjutnya, strategi penanganan penuntasan kemiskinan ekstrem berbasis satuan fase kegiatan dalam satuan wilayah desa. Kemudian, pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan diusulkan melalui Posyandu Kesejahteraan yang dikembangkan di kantong lokasi permukiman warga miskin ekstrim.
Kemendes PDTT, kata Gus Menteri telah memiliki sejumlah tahapan yakni melakukan pemetaan awal dengan mengecek hasil pendataan SDGs Desa, lalu membuat peta warga miskin ekstrim per kabupaten dengan jumlah menurut lokasi kecamatan, desa, RW/RT, kemudian melakukan penyusunan rencana anggaran dengan sesuai jenis yang dibutuhkan.
Bukan itu saja, Gus Menteri juga telah menyiapkan aksi penanganan untuk keluarga miskin ekstrim diantaranya dengan melakukan pengurangan pengeluaran seperti gerakan asupan kalori harian, bedah rumah, cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan dan memberikan Beasiswa.
Salah satu Aksi lainnya yakni meningkatan pendapatan yakni seperti adanya padat karya tunai desa, BLT Dana Desa, pekerja di Bumdes dan program-program pemberdayaan. Selain itu juga perlu adanya pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemendes PDTT, jumlah warga desa miskin ekstrim di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 96.837 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 36.158 keluarga dan jumlah desa yang mendiami warga miskin ekstrim tersebut sebanyak 418 desa.
“Data ini belum 100 persen. Kami berharap, Kabupaten Bojonegoro dapat mewujudkan target nol persen dalam menurunkan kemiskinan ekstrim yang ditargetkan dapat selesai hingga tahun 2022,” pungkas Gus Menteri.
Gus Menteri juga berharap dengan terwujudnya target nol persen kemiskinan ekstrim di kabupaten yang telah menjadi pilot project untuk tahap awal, nantinya bisa diikuti oleh kabupaten lainnya.
Baca Juga : EMCL Sosialisasi Program Akses Penyediaan Sanitasi di Leran-Kalitidu
“Saya optimis, kemiskinan ekstrim nol persen hingga tahun 2024 dilevel desa bisa terwujud Karena desa bisa. Desa itu pasti bisa,” tegasnya.(Jyd)
Komentar