Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (purn) Istu Hari Subagio dan anggota komisi A lainnya saat berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Pemkab Sidoarjo.
MabesBharindo.com. Sidoarjo – Komisi A DPRD Jawa Timur melakukan kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Pemkab Sidoarjo, Jumat (16/4/2021). Dalam kunjungan tersebut Komisi A ingin mengetahui potensi-potensi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tengah pandemi covid-19.
Kunjungan dipimpin langsung Ketua Komisi A, Mayjen TNI (purn) Istu Hari Subagio, dan Wakil Ketua Hadi Dediansyah. Istu Hari Subagio mengatakan, pandemi Covid-19 telah membebani masyarakat setahun lebih sehingga membuat tata kelola ekonomi, budaya, dan kesehatan tidak terkendali. Bahkan berpotensi mematikan ekonomi BUMDes.
Komisi A berharap keberadaan BUMDes di kabupaten Sidoarjo mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PAD). Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu siap menfasilitasi dana dan mengawal pengembangan BUMDes. “Semuanya harus kreatif agar bisa keluar dari ancaman pandemi,” tegas politisi Partai Golkar, disela-sela kunjungannya.
Istu Hari Subagio menjelaskan, BUMDes merupakan langkah yang tepat karena akan mempercepat kemandirian desa sehingga ekonomi masyarakatnya akan kuat. ”Kemandirian desa harus diciptakan,” tegasnya.
Dalam rangka membesarkan usaha harus dimulai dari masyarakat itu sendiri yang harus guyub, solidaritas, dan gotong royong harus tampak. Disisi lain, pemerintah desa harus bisa mengatur dengan baik, pengelolaannya harus profesional, berbagai masukan masyarakat harus didengarkan.”Yang terbaik untuk masyarakat harus dilakukan,” tuturnya.
Sementara itu, Kabid kelembagaan, bidang Perempuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Pemkab Sidoarjo, Yekti menegaskan, terbentuknya BUMDes murni prakarsa masyarakat desa secara swadaya. Dimana masyarakat bersama pemerintah desa mengumpulkan modal usaha.
Yekti menjelaskan, untuk mendorong BUMDes dalam rangka membantu dengan memberi kontribusi pada pemerintah desa dengan memberikan PAD desa. Yekti mencatat di Kabupaten Sidoarjo ada 194 BUMDes. Dimana 31 BUMDes maju, 49 berkembang, dan sisanya katagori pemula.
Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sidoarjo Hendro Baskoro menilai masih banyak potensi yang bisa dikembangkan. Pertemuan dengan anggota dewan Jawa Timur diharapkan bisa mem-back up program yang berasal dari Sidoarjo untuk mensuport pembangunan desa.
Pewarta : Khoirul A / Agus M
Komentar