Mabesbharindo.com.Ponorogo
PONOROGO – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo ke-530 tahun 2026 berlangsung lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Dwi Agus Prayitno, SH, M.Si, secara terbuka mengakui kondisi tersebut.
Hal itu disampaikan Dwi Agus seusai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda peringatan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo ke-530 di Gedung DPRD Ponorogo, Selasa (11/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Dwi Agus dan dihadiri Plt Bupati Ponorogo Bunda Lisdyarita bersama jajaran pemerintah daerah dan anggota DPRD.
Menurut Dwi Agus, perayaan Hari Jadi Ponorogo tahun ini memang tidak semeriah tahun sebelumnya. Ia menyebut sejumlah kondisi yang tengah terjadi di lingkungan DPRD turut berpengaruh terhadap maksimal atau tidaknya pelaksanaan kegiatan.
Salah satunya berkaitan dengan proses penyidikan kasus tunjangan perumahan DPRD Ponorogo periode 2023-2026 yang saat ini tengah ditangani aparat penegak hukum.
“Tahun ini memang lebih sederhana. Lha piye, mau anggarkan kegiatan hari jadi tapi PPK nggak ada,” ujar Dwi Agus sembari tersenyum.
Politikus PKB tersebut tak memungkiri, kondisi itu membuat kemeriahan Hari Jadi Ponorogo tahun ini terasa berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.
“Keramaian hari jadi jauh dibandingkan tahun lalu, ya karena alasan itu tadi,” katanya.
Meski demikian, Dwi Agus menegaskan bahwa kesederhanaan tersebut tidak menghilangkan makna peringatan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo ke-530.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah kegiatan lain yang digelar untuk menyemarakkan momentum hari jadi. Salah satunya pagelaran wayang kulit yang dijadwalkan berlangsung di Paseban Ponorogo pada Selasa malam.
“Nanti malam ada wayangan di Paseban Ponorogo,” imbuhnya.
Di balik kesederhanaan perayaan, Dwi Agus menjadikan Hari Jadi Ponorogo ke-530 sebagai momentum untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Ia menyampaikan permintaan maaf apabila selama ini DPRD bersama pemerintah daerah belum maksimal dalam memberikan perhatian terhadap masyarakat, termasuk para pelaku UMKM.
“Kita minta maaf belum maksimal dalam memberikan kesejahteraan kepada UMKM. Ini nanti masuk pada tahapan selanjutnya, akan ada sebuah perbaikan,” ujarnya.
Dwi menegaskan, upaya memperbaiki kondisi Ponorogo tidak dapat dilakukan oleh DPRD sendirian. Dibutuhkan sinergi antara legislatif dan eksekutif.
“Kita bisa memberikan yang terbaik kepada lembaga-lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo, baik itu UMKM dan lainnya, tapi tidak bisa sendiri,” jelasnya.
Menurut dia, pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari kepala daerah beserta jajaran dan DPRD.
“Karena pemerintahan daerah ini adalah Bupati dan seluruh jajaran bersama dengan DPRD. Kebersamaan inilah yang penting yang kita lakukan ke depan agar Ponorogo menjadi Ponorogo yang lebih baik dan bermartabat,” tegasnya.
Pelayanan Publik Jadi Sorotan
Selain persoalan UMKM, Ketua DPRD Ponorogo juga menyoroti pelayanan publik yang masih perlu diperbaiki.
Ia menyebut pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan (Adminduk), serta sejumlah pelayanan publik lainnya masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal.
“Sejauh ini pelayanan kesehatan, Adminduk serta berbagai pelayanan publik mungkin kurang maksimal. Kami minta maaf dan terus berkomitmen akan memperbaikinya di tahun-tahun yang akan datang,” katanya.
Bunda Lisdyarita: DPRD Mitra Strategis Pemkab
Sementara itu, Plt Bupati Ponorogo Bunda Lisdyarita memberikan apresiasi terhadap DPRD Kabupaten Ponorogo sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Menurutnya, sinergi antara Pemkab dan DPRD sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bunda Lisdyarita berharap hubungan kerja sama tersebut terus diperkuat untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Ponorogo.
“Sinergi ini harus terus dijaga demi kesejahteraan masyarakat Ponorogo,” ujarnya.
Rangkaian Rapat Paripurna Hari Jadi Kabupaten Ponorogo ke-530 kemudian ditutup dengan prosesi potong tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan panjang Ponorogo.
Peringatan tahun ini memang berlangsung lebih sederhana. Namun bagi DPRD, momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa usia Ponorogo yang telah mencapai 530 tahun harus diikuti dengan pembenahan pelayanan publik, penguatan UMKM, serta sinergi pemerintahan yang lebih baik.(HR/Redaksi).
Komentar