Gelar FGD,DLH Kab Madiun Percepat Program Perhutanan Sosial

Pemerintahan1693 Dilihat

Editor : Joko Susilo
Kontributor :Mujiarto

Madiun,mabesbharindo.com –  Bertujuan untuk strategi mempercepat program perhutanan sosial di kabupaten madiun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun menggelar FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) di I Club pada Rabu (14/12/2022).

Disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ir. Edy Bintarjo Mtp, menyampaikan, Perhutanan Sosial merupakan bentuk Reforma Agraria di bidang kehutanan, berupa pemberian akses kepada masyarakat sebagai pengelola hutan milik negara di dalam dan disekitar hutan.

Ada tiga pilar penentu keberhasilan perhutanan sosial, yakni :

– Masyarakat mau dan mampu membentuk kelompok atau gabungan kelompok.
– Kesiapan, kemampuan dan ketrampilan penyuluh kehutanan dan pendamping kegiatan perhutanan sosial,
– Pemerintah memfasilitasi perizinan, permodalan, hingga pemasaran komoditas petani.

“Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk segera merealisasikan target distribusi akses masyarakat sekitar hutan terhadap hutan negara seluas 12,7 juta” Jelas Edy Bintarjo kepada Mabesbharindo.com

Menerangkan lebih lanjut, menurut Bintarjo, Kabupaten Madiun merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berada di antara kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani, ada 8 Kecamatan dan 73 Desa yang berada di perbatasan kawasan hutan.

Adapun tingkat ketergantungan masyarakat pada kawasan hutan juga tinggi, kurang lebih 15.000 KK yang terlibat secara langsung dengan kawasan hutan.

“Melihat hal tersebut keberadaan program Perhutanan Sosial sangat penting untuk dilaksanakan dan didukung oleh semua pihak, sebagai upaya untuk percepatan meningkatkan kelestarian hutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Sehingga diperlukan Kegiatan FGD ini untuk mendorong keterlibatan langsung stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam ikut serta menyukseskan Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Madiun” Terang Edy

BACA JUGA : UMK Kabupaten Madiun 2023 Naik, Begini Harapan Disnaker 

Dirinya berharap, “Melalui pelaksanaan FGD ini,  dapat terbentuk pemahaman bersama terhadap program Perhutanan Sosial, terbangunnya strategi bersama untuk penguatan kolaborasi para pihak dalam percepatan Perhutanan Sosial, serta terpetakannya konflik Perhutanan Sosial di Kabupaten Madiun”pungkas nya.

Hadir dalam acara FGD, Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun, Kepala BAPPEDA Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun, Administratur/KKPH Perum Perhutani KPH Madiun, Administratur/KKPH Perum Perhutani KPH Saradan, Administratur/KKPH Perum Perhutani KPH Lawu Ds.

Komentar