Basuki Babussalam, Anggota DPRD Jawa Timur.
SURABAYA * MABESBHARINDO.COM – Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim, Basuki Babussalam mengaku banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait ulah pengusaha rente atau pengusaha hitam yang semakin hari semakin terang-terangan. Bahkan tak jarang mereka masuk dalam program pemerintah dengan tujuan memperkaya diri.
Oleh karena itu Pemerintah menindak tegas perilaku pengusaha rente alias pengusaha hitam yang meraup keuntungan besar ditengah musibah Covid. “Mereka perlu di blacklist dari semua program pemerintah, bahkan kalau terbukti melanggar, pemerintah harus berani mempidanakan mereka,” ujar Basuki dikonfirmasi, Sabtu (21/8/2021).
- Baca Juga : Penjelasan Inspektorat Terkait Teknis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Tahun 2020 Yang Masih Tertunda di Beberapa Desa
- Baca Juga : Sasar Masyarakat Sekitar, Lanud Supadio Gelar Vaksinasi Di Bandara
Basuki yang juga Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini melihat, adanya penguasa rente yang menghisap darah rakyat di tengah pandemi, menjadikannya geram. “Sejak pandemi muncul, mulai keributan soal masker, hand sanitaiser, sampai hari ini keributan soal tes swab PCR, semuanya membebani rakyat. pemerintah perlu melacak. Kalau ketahuan black list dan pidanakan. Tidak elok ada orang jumawa dalam tangis negeri yang begitu memilukan,” tegas Basuki Babussalam.
Kebijakan pemerintah dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat, sudah begitu membebani kehidupan kebangsaan. Apalagi fasilitas kesehatan untuk menangani pandemi hampir semua tanpa pajak.
Tapi, lanjut dia, kemudian dimainkan dengan gelap hati oleh para pelaku usaha berhati hitam, dengan mengeruk keuntungan tak terbatas dengan tidak melihat kepentingan negara dan masyarakat.
“Pihak penegak hukum dan pemerintah tidak bolah lemah, dikendalikan segelintir pengusaha hitam yang tidak punya hati. Kalau ada masyarakat yang punya informasi, silahkan sampaikan ke kami. Kita kawal dan lawan bersama sama,” ajak Basuki.
Untuk langkah ke depan, Basuki bahkan mendorong semua instansi pemerintah dan rumah sakit negeri dan swasta, untuk tidak memberi ruang bagi pengusaha hitam yang sudah dzalim kepada masyarakat dan negara di masa pandemi ini.
“Kita dorong pemerintah bergerak. Kita ajak rakyat juga membantu memberi informasi. Kalau ada pengusaha hitam yang ketahuan, kita dorong di black list tidak perlu lagi bekerjasama dengan pemerintah dan seluruh lembaga yang berhubungan dengan pemerintah. Kalau perlu kita akan dorong untuk dipidanakan segera,” kecamnya.
(Red)
Komentar