Media MabesBharindo.com
Sukabumi-Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kerja strategis bersama berbagai mitra lintas sektor untuk membahas sekaligus mengevaluasi rencana anggaran tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Disnakertrans Kabupaten Sukabumi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat peran pengawasan legislatif terhadap pengelolaan anggaran publik, terutama di bidang kesehatan dan sosial.
Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi IV, serta sejumlah perangkat daerah yang menjadi mitra kerja, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra), pihak RSUD Sekarwangi, serta perwakilan dari 58 Puskesmas se-Kabupaten Sukabumi.
Ketua Komisi IV, Saepuloh atau yang akrab disapa Badot, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari komitmen serius DPRD dalam memastikan perencanaan anggaran benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Rapat kerja ini difokuskan pada pembahasan anggaran tahun 2025 bersama seluruh mitra kerja. Hasilnya akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam rapat paripurna, khususnya dalam pembahasan LKPJ Bupati,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa sektor kesehatan dan sosial merupakan bidang vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, proses perencanaan hingga realisasi anggaran harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan terhindar dari penyimpangan.
Dalam forum tersebut, berbagai isu turut dibahas, mulai dari efektivitas layanan kesehatan di tingkat Puskesmas, mutu pelayanan rumah sakit daerah, hingga penyaluran bantuan sosial yang kerap menjadi perhatian publik. Komisi IV pun mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu menyajikan data yang valid serta perencanaan yang realistis dan terukur.
Kepala Dinas Kesehatan, H. Maskur Alawi, memaparkan sejumlah program prioritas tahun 2025, di antaranya peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, penguatan tenaga medis, serta optimalisasi pelayanan di seluruh Puskesmas. Ia juga mengakui masih adanya berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran dan distribusi sumber daya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Bangbang Widyantoro, menyampaikan bahwa strategi penanganan masalah sosial akan difokuskan pada penguatan perlindungan bagi masyarakat rentan, serta peningkatan akurasi data penerima bantuan guna mencegah tumpang tindih dan salah sasaran.
Kabag Kesra, H. Andi, menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya menyinergikan program kesejahteraan dengan kebijakan lintas sektor agar manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sukabumi.
Melalui forum ini, Komisi IV berharap seluruh mitra kerja tidak hanya berfokus pada serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas hasil dan dampak nyata bagi masyarakat. DPRD pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penggunaan anggaran agar tetap berpihak pada kepentingan publik.
Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, rapat kerja ini menjadi bukti bahwa fungsi pengawasan legislatif harus berjalan optimal. Sebab, setiap angka dalam anggaran mencerminkan hak masyarakat yang wajib dijaga dan diperjuangkan.
Reforter FR Mbs
Komentar