Media Mabesbharindo.com
Rencana kebijakan larangan bagi warung-warung kecil menjual gas elpiji 3 kg berdampak langsung pada kesulitan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok ini. Warung-warung kecil selama ini berperan sebagai distributor mikro yang memudahkan masyarakat mendapatkan gas tanpa harus jauh-jauh ke agen resmi atau SPBU.
Dengan kebijakan baru ini, masyarakat harus mengantri lama di pangkalan resmi, bahkan banyak yang tidak kebagian meskipun sudah menunggu berjam-jam. Ini jelas mencerminkan lemahnya perencanaan kebijakan yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat kecil.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia sejak 2024, Bahlil Lahadalia, yang menginisiasi kebijakan ini, tampaknya tidak selaras dengan janji ekonomi kerakyatan Prabowo. Prabowo selama kampanye menyatakan akan menjaga stabilitas ekonomi rakyat kecil, tetapi kebijakan ini justru memperberat beban mereka. Jika kebijakan ini terus berjalan, wajar jika muncul kekecewaan publik terhadap pemerintahan yang baru, yang pada akhirnya bisa merusak citra Prabowo sejak awal menjabat.
Jika alasan utama pelarangan warung-warung kecil menjual gas 3 kg adalah agar subsidi tepat sasaran, maka pemerintah seharusnya lebih dulu memperbaiki sistem distribusi di level atas. Selama ini, mafia energi yang menyelewengkan gas alam dan sumber daya negara dengan keuntungan besar tetap beroperasi dengan leluasa. Sementara rakyat kecil yang hanya menjual gas dalam jumlah terbatas untuk menyambung hidup justru dipersulit. Ini menunjukkan standar ganda dalam penegakan kebijakan subsidi.
Pelarangan ini bukan hanya berdampak pada sulitnya akses masyarakat terhadap gas 3 kg, tetapi juga merugikan ekonomi kecil. Warung-warung kecil yang menjual gas elpiji selama ini memiliki perputaran ekonomi yang mendukung kehidupan banyak keluarga. Jika mereka dilarang berjualan, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi juga pemilik warung yang kehilangan sumber pendapatan mereka. Rencana kebijakan ini harus segera dievaluasi karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Jika benar pemerintah ingin merapikan distribusi gas subsidi agar tepat sasaran, maka langkah pertama yang harus diambil adalah menindak mafia distribusi gas di level atas, bukan justru menekan rakyat kecil. Jika kebijakan ini terus dipaksakan, bukan hanya akan menyulitkan ekonomi rakyat, tetapi juga berpotensi memicu instabilitas politik yang merugikan pemerintahan Prabowo sendiri.
Red
Komentar