TNI Apel Gelar Pasukan Tambah Personil Optimalkan Pelaksanaan PPKM Mikro Darurat

Mabesbharindo.com,MADIUN – Instruksi pemerintah pusat terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat langsung direspon cepat di daerah. Apel gelar pasukan mengemuka terkait pelaksanaan PPKM Mikro Darurat tersebut, Jumat (2/7). Apel yang berlangsung di Stadion Wilis tersebut dipimpin Inspektur Kodam (Irdam) V Brawijaya Brigjen Arie Subekti. Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri turut hadir dalam apel tersebut.

“Ini merupakan penebalan pasukan yang ada. Jadi seperti diketahui TNI dan Polri sudah melekat dengan pemerintah di daerah dalam pelaksanaan PPKM. Kali ini (personil) kita tambah lagi”,kata Arie.

Penambahan pasukan ini berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitar. Apalagi, terdapat empat daerah yang masuk dalam PPKM Mikro Darurat level 4 di wilayah Madiun sekitar. Yakni, Kota dan Kabupaten Madiun, Tulungagung, serta Blitar. Sedang, wilayah lain berstatus level 3. Arie menegaskan untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Pun, petugas diminta untuk tidak ragu membubarkan kerumunan namun dengan cara humanis dan persuasif.

BACA JUGA

Kepala Desa H.SUNJOTO Apresiasi Siswa Berprestasi Serta Himbau Masyarakat taat PPKM Darurat

“Jangan ragu untuk membubarkan mereka yang berkerumun. Jangan ragu menegur mereka yang tidak disiplin. Ini demi kebaikan kita bersama”, tegasnya.

Arie menyebut rata-rata penambahan kasus Covid-19 mencapai 21 ribu dalam sehari di tanah air. Karenanya, dia berharap langkah penguatan pengendalian Covid-19 ini dapat menekan penambahan kasus hingga di bawah 10 ribu dalam sehari. Arie berharap masyarakat turut berpartisipasi. Setidaknya dengan melaksanakan aturan dan mengikuti anjuran pemerintah.

“Penegakan hukum kita lakukan tetapi secara terukur, humanis, dan persuasif”, jelasnya.

Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri menyebut PPKM Mikro Darurat yang tertuang dalam Inmendagri nomor 15/2021 tersebut masih akan dilakukan pembahasan lebih mendalam di tingkat pemerintah daerah. Sebab, terdapat poin-poin yang perlu adanya pembahasan dengan stake holder terkait. Wawali mencontohkan penutupan mall namun tidak dengan supermarket. Padahal, terdapat beberapa mall yang juga memiliki supermarket di dalamnya.”Nanti masih akan kita lakukan rakor terkait hal ini”, ungkapnya.

Liputan : Mujiarto
Editor : Joko susilo

Komentar