Pontianak, Mabesbharindo.com Kamis 4 Desember 2025
Arah penyelidikan dugaan penyimpangan proyek BP2TD dan proyek infrastruktur jalan di Kalimantan Barat kembali menjadi pusat perhatian publik. Teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dikabarkan memanggil anak Gubernur Kalbar, Ria Norsan, untuk dimintai keterangan sebagai saksi, langkah yang memicu diskusi hangat di masyarakat.
Pemanggilan Saksi Picu Reaksi Publik
Pemanggilan keluarga dekat pejabat provinsi tersebut dianggap masyarakat sebagai perkembangan signifikan dalam penyelidikan yang sejak awal dipenuhi tanda tanya. Publik mempertanyakan arah dan kedalaman penelusuran KPK terkait dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek yang bernilai besar dan berdampak luas.
Jejakhukum Kalbar dan Media Putra Bhayangkara Datangi KPK
Untuk memastikan perkembangan faktual, tim investigasi Jejakhukum Kalbar dan Media Putra Bhayangkara melakukan klarifikasi langsung ke Gedung KPK RI di Jakarta. Dari pertemuan itu, KPK menegaskan bahwa penanganan perkara masih berada pada tahap penyelidikan, sehingga rincian informasi belum dapat dibuka kepada publik.
Meski demikian, tim investigasi menilai klarifikasi KPK sangat penting untuk meredam spekulasi yang terus berkembang, terutama karena kasus ini disebut-sebut melibatkan sejumlah instansi pemerintah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Penggeledahan di Rumah Pribadi dan Pendopo Gubernur
Perhatian publik memuncak pasca KPK melakukan penggeledahan di beberapa titik, termasuk rumah pribadi dan rumah dinas Gubernur Kalbar di Pendopo. Dari penggeledahan tersebut, Ria Norsan menyampaikan bahwa petugas hanya membawa sebuah koper berisi pakaian — pernyataan yang kemudian menimbulkan kritik karena dianggap tidak lazim dalam standar operasi penggeledahan kasus dugaan korupsi.
Pernyataan tersebut justru menambah daftar pertanyaan publik terkait apa yang sebenarnya sedang dicari KPK dan sejauh mana temuan yang telah dikumpulkan penyidik.
Menanti Penetapan Tersangka
Hingga kini, masyarakat Kalbar menunggu apakah KPK akan segera mengumumkan tersangka dalam perkara ini. Pengamat antikorupsi menilai bahwa intensitas aktivitas KPK — mulai dari pemanggilan saksi hingga penggeledahan sejumlah lokasi — menandakan penyelidikan sedang bergerak ke fase penting.
Jejakhukum Kalbar menyatakan akan terus mengawal perkembangan penyelidikan hingga ada kejelasan arah kasus dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Kejaksaan Tinggi Kalbar Menunggu Langkah KPK
Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa mereka mengikuti perkembangan dari KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh menangani kasus tersebut. Mereka menegaskan siap menindaklanjuti jika diperlukan berdasarkan hasil akhir penyelidikan KPK.
Harapan untuk Transparansi dan Penuntasan
Dengan tekanan publik yang semakin kuat, Tim Jejakhukum berharap KPK dapat segera membawa perkara ini ke titik terang, demi menjaga integritas pemerintahan di Kalimantan Barat serta memastikan bahwa proses hukum dijalankan tanpa intervensi.(Tim)
Komentar