Kelompok Tani Hutan (KTH) wilayah Lemah Putih, Desa Sidomulyo Kecamatan Banjarejo melakukan aksi beberapa waktu lalu.
Mabes Bharindo.com__⭐⭐⭐
Blora – Program Perhutanan Sosial di Blora belum berjalan mulus. Program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu masih kerap ada masalah. Padahal, surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial sudah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo.
Mulgiyanto, salah satu Pendamping Kelompok Tani Hutan (KTH) di Blora menerangkan, sebelum puasa lalu ada kasus di Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung. Yakni, terdapat kerancuan dalam fasilitasi yang dilakukan oleh KLHK. Ada KTH yang sudah mengajukan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), namun terdapat kelompok tani baru yang muncul.
‘’Sehingga terdapat dua pesanggem di satu bidang lahan yang beririsan,” ucap Mbah Mul, sapaanya.
Selain itu, di area KHDPK Lemah Putih, Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo juga ada masalah. Yakni, ada pihak Perhutani yang melakukan aktivitas di lahan tersebut. Hal-hal tersebut membuat petani resah.
Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perhutani Cepu Mustopo mengakui kesalahan itu. Pihaknya langsung menugaskan anggotanya untuk mengirim surat permohonan maaf atas pelarangan menggarap lahan yang masuk areal KHDPK.
Namun, pihaknya mengaku tidak melakukan aktivitas penebangan maupun penanaman. ‘’Kami juga tidak lakukan kegiatan tanam dan tebang di area SK 185 dan SK 192. Sesuai aturan LHK tersebut,’’ ujarnya.
Related Post :
- Jelang Lebaran 2023, Forkopimda Bojonegoro Musnahkan Miras dan Knalpot Brong
- Kapolri Pastikan TNI – Polri Kejar KKB di Nduga
Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto mengatakan, para KTH yang memeiliki SK KHDPK tersebut hanya ingin hak mereka dipenuhi. DPRD mendorong adanya sosialisasi intensif agar aturan tersebut dijalankan sesuai peraturan tersebut. ‘’Perlu adanya pembicaraan lebih lanjut antara Perhutani, KTH, dan juga Pemkab setempat. DPRD selalu mendukung sosialisasi untuk kebaikan bersama,’’ jelasnya. (Sumber : Radar Bojonegoro)
Editor : Khoirul Anam
Komentar