MabesBharindo, Batam – Tim AOK Srikandi menjelaskan terkait Kartu BLT belakangan sempat menjadi isu disosial media (14/12).
Disampaikannya kepada awak media bahwa hal ini mesti dijelaskan secara terperinci dan sistematis. Agar masyarakat yang belum tahu dan orang-orang yang menilai secara sepihak, paham akan program bentuk kartu yang beredar di tengah masyarakat.
Saat kampanye Pilkada serentak pada 09 Desember 2020, Adil dan Asmar atau AOK telah menterjemahkan salah satu dari 7 program strategis yang akan diturunkan dalam bentuk kebijakan dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang belum beruntung, tidak mendapatkan BLT dibuktikan dengan kepemilikan kartu BLT sebagai base data kelayakan.
Kartu tersebut merupakan program Jaminan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Menurut AOK hal tersebutp wajar saja, jika ada peningkatan dalam kapasitas program Pemda, seperti pemberian kartu yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat. Selagi penyebaran cakupan kartu ke masyarakat dan cakupan manfaat tidak mencederai Undang-Undang dan Peraturan yang ada.
Pemberian kartu BLT yang dimaksud Paslon 1 Adil – Asmar dalah program unggulan yang menjadi dasar dalam memberikan kepastian hukum dan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat, yang bukan upaya pembodohan dan penipuan.
Adapun Undang – Undang yang bisa dijadikan sebagai pedoman atau Dasar hukumnya,
UUD 1945 pasal 34UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN)UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS kesehatanUU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasionalUU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan nasionalUU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
Pemberian kartu BLT bukan bentuk money politik, tapi program yang ditawarkan kepada masyarakat. Untuk itu masyarakat tidak perlu resah dan takut dengan adanya upaya pihak tertentu untuk menakut-nakuti kita semua dengan Stigma money politik.
Disinyalir adanya lebih kurang 45 ribu kartu BLT yang beredar menurut pihak tertentu merupakan Hoaks. Itu hanya bentuk ketidak tahuan, ketidak pahaman dan ketidak mengertinya dengan program ini.
Andai di dalam penyampaian di depan umum tidak berdasarkan pada data dan fakta, baru dapat dikatakan sebagai upaya pembohong dan upaya mencemar nama baik. Apakah itu personal maupun kelompok atau menimbulkan keresahan.
Apalagi dari informasi ada penarikan kartu yg dimiliki masyarakat oleh pihak tertentu yg dimobilisasi. Pihak-pihak tersebut yang mengambil kartu secara paksa dari masyarakat bisa dilaporkan untuk dimintai pertanggung jawaban di depan hukum.
Sebagai pembanding yang disampaikan TIM AOK, ada banyak sekali Paslon di Pilkada serentak tahun 2020 ini yang menggunakan Program Kartu sebagai strategi pemenangan, di update dari media sosial seperti :
Pilkada Kota Bandung, Paslon Dadang-Sahrul, dengan kartu tani dan kartu olahraga.Pilkada Sulawesi Tengah, Paslon Rusdi-Mamun, dengan kartu Sulteng sejahtera.Pilkada Rohil Riau, Paslon Aman, dengan kartu usahawan, kartu BLT, kartu cerdas.Pilkada Gresik, Paslon Qosim-Qodir, dengan kartu petani bangkit.Pilkada Tasik Malaya, Paslon Azis-Haris, dengan kartu santri, kartu perwira desa, kartu wirausaha, dan masih sangat banyak lagi Paslon denhmgan program kartu yg ditawarkan kemasyarakat.
“Kami imbau masyarakat penerima kartu BLT AOK tidak perlu melapor kepada Bawaslu Kepulauan Meranti, sebab kartu tersebut bukan money politik, tapi kartu dari salah satu program prioritas AOK Paslon 1”, kata Tim AOK.
Kami meminta kepada masyarakat untuk merekam dan segera melapor kepada Tim AOK, jika kartunya diambil dan diminta paksa Tim Paslon lain atau orang tertentu, hal itu dapat diteruskan untuk dilaporkan ke penegak hukum untuk diproses secara hukum.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor Urut Satu, M Adil – Azmar menang telak di setiap Kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Bermodalkan jualan Kartu Bantuan Langsung (BLT) kepada masyarakat, yang mengantarkan Paslon Nomor Urut Satu M Adil – Azmar berjaya dan makin mantap pimpin ‘Negeri Sagu’ lima tahun kedepan.
“Penghitungan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti belum dilakukan, sebab masih menunggu hasil Rekapitulasi Pleno penghitungan suara di masing – masing tingkat Kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti,” kata Komisioner KPU Kepulauan Meranti, Hanafi seperti yang dikutip dari salah satu media katakabar.com (Red)
Tahapan proses rekapitulasi penghitungan suara berjalan lancar, tertib dan aman, agar pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 terlaksana dengan baik dan terpilih Bupati dan Wakil Bupati benar- benar keinginan dan harapan dari masyarakat Kepulauan Meranti.
Calon Bupati Kepulaan Meranti, Adil menjelaskan, masyarakat mesti mengetahui, kemenangan ini berkat kerja keras masyarakat.
“Kepada semua tim dan masyarakat jangan sampai terpancing dengan isu -isu yang menjatuhkan nama dan sistem demokrasi. Mari kawal rekapitulasi penghitungan suara saat ini masih berproses, biar hasilnya benar – benar sesuai suara hati masyarakat.
Terima kasih atas kepada masyarakat yang sudah memilih sesuai suara hati, ujar mantan Dewan Provinsi Riau dua Priode ini.
Calon Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Purna Wirawan Ajun komisaris besar polisi (AKBP) Azmar mengaminkan Cabupnya, selamat dan sukses kepada masyarakat Kepulauan Meranti, sudah memilih kami sebagai Kepala Daerah.
“Dengan rasa tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada masyarakat, kami akan jaga sebaik-baiknya dan jaga persatuan dan kekompakan bersama dalam memajukan Kabupaten Kepulauan Meranti,” imbau Azmar saat menggelar syukuran bersama masyarakat. menghingatkan cuci tangan,pakai masker, ikut protokol kesehatan.(zul tim)
Komentar