Mabes Bharindo Sumsel- Bikin khawatir.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang yang mencapai triliunan ternyata tak otomatis membuat sarana gedung pemerintahan menjadi lebih baik.
Kantor Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, contohnya. Kantor yang berguna sangat vital untuk kepentingan layanan masyarakat banyak ini, ternyata masih menyewa (mengontrak).
Hal itu diungkap anggota DPRD Kota Palembang Fraksi Nasdem Danu Mirwando saat melakukan reses tahap pertama di kantor kecamatan Sukarami, Kamis (8/4/2021).
“Malu! APBD empat koma sekian triliun. Namun kantor lurah masih ada yang menyewa. Mohon perhatian Pemkot untuk segera membangun kantor lurah Sukodadi yang sekarang masih numpang,” ujarnya.
Menurut Danu Mirwando, usulan aspirasi warga diwakili RT/RW dan pada umumnya menyampaikan persoalan terkait insfratruktur. Paling krusial adalah soal masalah kantor lurah yang sampai saat ini belum ada atau masih sewa, padahal kantor lurah untuk pelayanan masyarakat.
Danu berharap, aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan bisa menampung lebih banyak lagi. Pada umumnya bukan masalah insfratruktur saja tapi ada masukan dari RT/RW terkait warga miskin tidak produktif lagi.
“Kami harap ada aspirasi perwakilan RT/RW tentang warga miskin. Kalau insfratruktur itu umum. Sehingga aspirasi bisa disampaikan melalui sidang paripurna DPRD kota Palembang,” paparnya.
Sementara Ketua reses Dapil II, Mulyadi menyebutkan bahwa usulan aspirasi warga ditahun 2021 akan masuk untuk disampaikan dalam APBD tahun 2022.
“Usulan warga tahun 2021, nantinya bisa ditindaklanjuti tahun 2022. Karena tidak bisa kita melakukan di tahun ini karena di atur sistem. Tetapi sekarang sudah berjalan untuk anggaran 2021,” pungkasnya.
Diketahui, APBD Kota Palembang tahun 2020 mencapai 4,4 triliun. Sedangkan APBD untuk tahun sebelumnya 2019 disahkan sebesar 4,7 triliun.
Komentar