MABESBHARINDO * BOJONEGORO – Kabupaten Bojonegoro dan empat kabupaten lain di Jawa Timur dipilih menjadi pilot project penanganan kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021. Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan kunjungan ke Gedung Grahadi Surabaya untuk pemantapan program ini, Kamis, 30/9/2021.
Selain Bojonegoro, empat kabupaten lain adalah Lamongan, Bojonegoro, Sumenep, Probolinggo, dan Bangkalan. Dalam program ini, setiap kabupaten akan mendapatkan tambahan anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin ekstrem hingga akhir 2021.
“Upaya membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa segera diwujudkan,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin,
- BACA JUGA : Pemdes Campurasri Bangun TPT dari Dana BK Sarpras Tahun 2021
- BACA JUGA : Tinjau 3 Venue PON Papua, Kapolri Pastikan Prokes dan Pengamanan
Dalam kesempatan ini, Wapres meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa segera memutakhirkan data masyarakat kelompok rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas.
“Saya minta kepada gubernur dan para bupati dari lima kabupaten prioritas tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur untuk dapat segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat di tiap-tiap kabupaten,” kata Wapres saat memimpin rapat dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini.
Sementara itu, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas BPS) per Maret 2020, total penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas tersebut sebanyak 508.571 jiwa, dengan jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 265.180 rumah tangga.
Rincian jumlah warga miskin ekstrem tersebut adalah di Probolinggo sebanyak 114.250 jiwa atau 9,74 persen, Bojonegoro sebanyak 50.200 jiwa atau 6,05 persen, Lamongan sebanyak 87.620 jiwa atau 7,37 persen, Bangkalan sebanyak 123.490 jiwa atau 12,44 persen, dan Sumenep sebanyak 130.750 jiwa atau 11,98 persen.
Dia menjelaskan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur adalah penajaman program. Mulai dari program Pemerintah Pusat maupun program Pemerintah Daerah agar tepat sasaran, serta menentukan lokus prioritas.
“Anggaran sebenarnya bukan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan, tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program baik program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten bisa sampai diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem,” bebernya. (Jyd)
Komentar