Media mabes BHARINDO Kepri, batam, senin, ( 16/05/2022 ) Koalisi demi kemajuan daerah. Bersinergi menghilangkan perbedaan. Bersama mengusung hal – hal positif demi pemerataan ekonomi. Itulah gambaran dari pertemuan antara Ketua Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin bersama ALARM di bilangan Kepri Mall .
“Saya mendukung klausul ALARM terkait pengawalan program penangkapan perikanan terukur yang akan dibesut KKP. Saya setuju dengan pernyataan ALARM, jangan sampai program ini menjadi subsidi untuk pengusaha. Saya akan tindaklanjuti pertemuan ini nanti dengan RDP( Rapat Dengar Pendapat) di DPRD dengan melibatkan stakeholder di bidang ini. ” ujar Wahyu di sela – sela pertemuan.
Lebih jauh, Wahyu mengungkapkan bahwa isu kemaritiman sudah selayaknya dikembangkan sedemikian rupa. ” 95 % wilayah Kepri adalah laut. Perlu berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD Kepri. ” tutur Wahyu.
Antoni, ketua ALARM yang duduk berdampingan dengan Wahyu mengatakan bahwa klausul ALARM tentang Penangkapan Perikanan Terukur bukan hanya sekedar klausul pemerataan ekonomi saja, tetapi juga bagaimana mendorong porsi pendapatan Kepri dari PNBP di pelabuhan pangkalan yang sudah ditetapkan KKP di Kepri.
“Itu bisa dilakukan, tetapi harus bersinergi dulu dengan seluruh stakeholder perikanan yang ada di Kepri. Bangun keharmonisan, dan untuk itu ALARM siap mengawal” sambut Antoni.
“Selain isu perikanan, ada juga isu labuh jangkar yang akan menjadi sorotan ALARM berikutnya. Sesuai UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah, wilayah laut propinsi sampai ke 12 mil. Jadi wajar jika provinsi mendapatkan porsi labuh jangkar dari kapal – kapal dalam radius tersebut. Tidak ada alasan untuk menolak provinsi mendapatkan porsi dari Labuh jangkar. ” Tutup Antoni.
Media Mabes BHARINDO
Wakaperwil kepri
Hirmawansyah
Komentar