Media Mabes bharindo com
Sukabumi – Terkait pernyataan gubernur Jawa Barat Dedi mulyadi yang viral di berbagai Platform media sosial tetang bantuan keuangan untuk infrastruktur Desa,nantinya pembangunan jalan Desa akan diambil alih pengerjaannya oleh pemerintah provinsi, supaya menghasil kan jalan yang berkuatis baik ungkap kang dedi di media sosial.
Hal tersebut mebuat berbagai macam tanggapan beragam dari beberapa kepala desa yang ada di jawabarat,Salah satu yang meberi tanggapan kang Dedi tersebut yakni kepala Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda kabupaten Sukabumi Wahid SiP.MH.
Kepada Awak media kepala desa Sundawenang Wahid.SiP.MH menyampaikan tanggapannya tersebut pada Rabu (19 /11/2025) .
“saya berpendapat terkait pernyataan Gubermur Jawa Barat Dedii Mulyadi intervensi Pemprov terhadap infrastruk desa atau pedesaan, saya sangat setuju karena fakta nya tidak semua infrastruktur desa yang sudah dibagi sesuai kewenangannya tidak bisa tertangani oleh desa melalui Dana Desa dengan syarat :
1. Tidak mengurangi kewenangan desa dalam pengelolaan dana desa. Artinya harus murni intervensi keuangan provinsi. dengan tetap memperhatikan partisipasi masyarakat.
2. Dipastikan bahwa intervensi pembangunan infrastruktur desa oleh provinsi adalah infrastruktur yang selama ini tidak cukup mampu atau tidak bisa didanai oleh dana desa. hal ini tentu akan menjadi percepatan pembangunan indonesia dari desa sebagaimana asta cita Presiden Prabowo.
3. Tetap memperhatikan dan menghormati asas rekognisi dan subsidiaritas dalam menetapkan program pembangunan desa.
dan saya berhadap dengan adanya intevensi provinsi terhadap pembangunan infrastruktur desa dapat memaksimalkan peran struktural pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa, sehingga pada akhirnya.dapat terwujud secara nyata cita cita mewujudkan desa yang maju,mandiri,kuat dan demokratis.
Dengan demikian desa juga dapat memaksimalkan operasionalisasi kewenangan lain terutama dalam hal pemberdayaan desa baik yang menyangkut pemberdayaan kesehatan, pendidikan, ekonomi desa, UMKM dan tidak kalah penting aspek lingkungan hidup.”pungkasnya
Masyarakat tentunya menunggu kebijakan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya bagi kepentingan umum.
Reforter FR Mbs
Komentar