Ilustrasi pungutan liar atau pungli. Foto/Istimewa.
MABES BHARINDO.COM___***
JOKJAKARTA – Setidaknya ada 18 sekolah yang dilaporkan ke lembaga Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY oleh masyarakat, terkait adanya dugaan pungutan uang terhadap wali murid.
Menurut catatan, Asisten ORI perwakilan DIY Muhammad Rifki, setidaknya ada 18 sekolah yang telah dilaporkan masyarakat ke lembaga pengawas layanan publik itu.
- Artikel Lainnya : π• Kemendagri : Pejabat Kepala Daerah Boleh Pecat dan Mutasi ASN
“Ada 18 laporan yang kami terima. Itu kurun waktu Juni sampai September 2022,” kata Muhammad Rifki, ketika dihubungi Jumat (23/9/2022).
Dia menjelaskan, 18 sekolah yang dilaporkan karena adanya pungutan itu terdiri dari dua sekolah dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), delapan merupakan sekolah menengah pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), kemudian delapan sisanya dari sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) maupun Madrasah Aliyah (MA).
Dari 18 sekolah yang diduga mengadakan pungutan uang terhadap wali murid, rata-rata adalah Sekolah Negeri.
“Paling banyak Sekolah Negeri. Swasta hanya satu, dua saja,” terang dia.
Semua laporan dugaan pungli di sekolah itu kini masih dalam pengawasan dan penyelidikan dari pihak ORI DIY.
Paling banyak, laporan itu disampaikan oleh orang tua wali murid secara langsung.
- Artikel Lainnya : π• Pemdes Kedungadem Rampungkan Pengerjaan Pengaspalan Jalan Poros Desa Tahap I dan II
Meski tidak dipungkiri beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga turut melaporkan mengenai dugaan pungutan tersebut.
“Terbanyak laporan dari orang tua. Meski ada juga dari LSM. Ya, substansinya dugaan pungutan,” ungkapnya.
Jika melihat apa yang terjadi, lanjut Rifki, masih banyak masyarakat yang enggan melapor atas adanya pungutan di sekolah.
Pasalnya, masih banyak sekolah-sekolah di pelosok daerah yang belum termonitor sejauh ini.
“Kalau melihat apa yang terjadi kemungkinan masih ada masyarakat yang belum lapor. Karena yang dilaporkan itu SMA atau SMK yang dekat dengan pusat kotanya. Yang pelosok-pelosok belum. Kemungkinan masih banyak,” tegas dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji, menolak adanya pungutan di sekolah apabila melanggar ketentuan.
- Artikel Lainnya : π• Pupuk Subsidi Semakin Dibatasi, Harga Pupuk Non Subsidi Tak Terjangkau Petani
Aji menjelaskan, biaya subsidi Sekolah Negeri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai standar pendidikan sangatlah kurang.
Oleh karena itu, sekolah butuh tambahan dana dari peserta didik maupun alumni atau sponsor.
“Namun sekolah tidak boleh mengadakan pungutan sekehendak hati. Yang pertama bahwa sumbangan dari masyarakat atau siswa itu harus untuk menutupi kekurangan biaya dengan pendapatan sekolah. Dan tidak bokeh dibagi rata nominalnya,” jelas Aji, di Kepatihan.
Pasalnya, terdapat siswa dengan ekonomi mampu dan ada juga yang kurang mampu.
Meratakan nominal sumbangan sekehendak hati jelas akan sangat memberatkan siswa khususnya yang kurang mampu
“Siswa yang kurang mampu tidak boleh diberi beban atau kalau tih diberi beban haruslah yang lebih ringan,” ungkapnya.
“Kalau sekolah sudah melakukan pungutan, kemudian tidak terjangkau oleh peserta didik itu salah dilakukan. Tapi kalau dia hanya menutup terhadap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan disusun bersama komite lalu disahkan dinas tentu itu menjadi ada kata-kata kekurangan dibebankan masyarakat,” sambung Baskara Aji.
Dan hal yang terpenting, lanjut Baskara Aji, prinsip transparansi harus diwujudkan oleh pihak sekolah.
“Jadi saat melaksanakan hal-hal diluar kurikulum itu harus bersama Komite. Kalau ada pihak lain memantau ya silakan saja asal enggak mengganggu,” tegasnya.
Langkah tegas terhadap sekolah-sekolah yang melanggar ketentuan dengan cara menarik pungutan biaya, dijelaskan Baskara Aji itu menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY.
- Artikel Lainnya : π• Dorong Digitalisasi, PT Pupuk Indonesia Luncurkan Aplikasi “REKAN”
Menurut Baskara Aji, Disdikpora DIY berhak memberi teguran kepada sekolah-sekolah yang melanggar ketentuan itu.
Sementara Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya saat dimintai tanggapan masih belum bersedia memberi jawaban secara mendetail.
“Nanti saja kalau sudah dirapatkan sekalian. Pergub (yang mengatur itu) juga masih kami bahas,” pungkasnya.
(Ludi / MBI)
Komentar