Media Mabesbharindo.com
Jakarta, 26 Januari 2026 – Pimpinan Komite I DPD RI, Dr (C) Bahar Buasan, menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Bangka Belitung kepada Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN dalam rapat koordinasi bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Dalam forum tersebut, Senator asal Bangka Belitung itu menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang kuat dan berpihak dari kedua kementerian, mengingat kondisi daerah yang memiliki ketergantungan besar pada sektor pertambangan, serta ditopang oleh pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
Menurut Bahar Buasan, Bangka Belitung membutuhkan langkah nyata dari pemerintah pusat agar berbagai sektor kehidupan masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan kepastian hukum lahan.
“Situasi Bangka Belitung perlu perhatian serius. Kebijakan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” tegasnya dalam rapat tersebut.
Dua Isu Besar Jadi Sorotan
Dalam rapat kerja gabungan Komite I dan Komite II DPD RI bersama Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN, sejumlah kesimpulan penting disepakati.
Pertama, Komite I DPD RI mendesak kedua kementerian agar segera menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga diminta menghentikan alih fungsi kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sekaligus memperkuat pengawasan serta penegakan hukum demi menjaga fungsi ekologis hutan dan melindungi kepentingan masyarakat.
Kedua, Komite I DPD RI juga mendorong percepatan pengakuan masyarakat hukum adat oleh Kementerian Kehutanan, serta percepatan penerbitan sertifikat tanah oleh Kementerian ATR/BPN bagi masyarakat adat di daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Harapan Tindakan Nyata
Dari hasil rapat kerja tersebut, Bahar Buasan berharap tidak berhenti pada tataran pembahasan semata. Ia menegaskan perlunya tindak lanjut konkret dari kedua kementerian agar keputusan yang dihasilkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di Bangka Belitung.
“Harapan kami jelas, harus ada tindakan konkret untuk kepentingan daerah,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya DPD RI dalam mengawal kepentingan daerah agar tetap menjadi prioritas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional.
Reforter FR Mbs
Komentar