Jakarta – Anggota DPR RI Komisi VII, Rycko Menoza, memberikan apresiasi terhadap gagasan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Saya apresiasi dan sepakat dengan statement Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena semakin ke sini, biaya politik semakin tinggi dan cenderung materialistis. Masyarakat dibuat lebih mengutamakan uang daripada kualitas pemimpin,” kata Rycko usai acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Lebih lanjut, mantan Bupati Lampung Selatan itu menyoroti sistem pilkada langsung yang berlaku saat ini telah menciptakan budaya politik yang sarat dengan transaksi.
“Banyak calon kepala daerah yang menggunakan cara memberikan imbalan finansial kepada pemilih agar terpilih. Masyarakat pun terbiasa dengan istilah seperti ‘nomer piro wani piro’ (NPWP) dan ‘serangan fajar’. Ini mencerminkan pemilih lebih memprioritaskan keuntungan finansial daripada kualitas calon,” ungkapnya.
Menurut Rycko, fenomena ini tidak hanya merusak nilai demokrasi tetapi juga berpotensi menciptakan pemerintahan yang korup. Para kepala daerah yang telah mengeluarkan biaya besar untuk pilkada sering kali mencari cara pintas untuk mengembalikan modal, termasuk melalui tindakan korupsi.
Polittisi Golkar Dapil Lampung I itu berharap, gagasan Presiden Prabowo terkait perubahan sistem politik terwujud, maka kepala daerah yang terpilih melalui DPRD akan memiliki integritas dan kapabilitas lebih baik. Ia menyebut Sistem baru ini diyakini dapat meminimalkan praktik politik transaksional yang kini mengakar dalam masyarakat.
“Sistem demokrasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jika gagasan presiden tercipta, praktik politik transaksional dapat ditekan, dan kita bisa menciptakan kepala daerah yang lebih potensial dan berintegritas,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Prabowo mengusulkan perubahan sistem politik, khususnya mekanisme pilkada, agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Prabowo, usulan ini bertujuan mengurangi praktik politik transaksional dan materialisme dalam proses demokrasi.
“Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” ungkapan Prabowo.
Untuk diinformasikan, Presiden RI Prabowo Subianto, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta tokoh senior seperti Agung Laksono dan Jusuf Kalla menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul. (BS)
Komentar