Mabesbharindo .com
Banten – Ketua Relawan Gerak 08 Banten Mohamad Rohim minta kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan terkait intimidasi dan Partai Coklat alias Paracok pada Pilkada 2024, jangan sampai pernyataan itu membuat gaduh rakyat Indonesia.
Karena itu, dirinya berharap pihak yang kalah dalam kontestasi Pilkada Banten 2024 bisa menerima dengan legowo.
Sekelas Sekjen PDIP harusnya legowo dengan kekalahan partainya di Banten, saatnya kita kembali bergandengan tangan jangan elite-elite partai membuat kegaduhan-kegaduhan di masyarakat. Kalah atau menang itu hal biasa dalam setiap kontestasi jadi jangan di buat baper,” ujarnya seperti dikutip, Minggu (1/12/2024).
Mohammad Rohim mengatakan, pernyataan Hasto melukai perasaan pihaknya sebagai relawan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah di Banten.
“Kami para relawan dan perangkat tim pemenangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah bekerja terus ke kampung-kampung untuk mensosialisasikan program tebaik Andra Soni dan Dimyati Natakusumah jadi kalo di bilang ada intimidasi dan lainnya itu hoaks,” tuturnya.
Mungkin, kata dia, pernyataan Hasto Kristiyanto bentuk kepanikan belaka karena jagoannya kalah di Banten. Namun, menurutnya, seharusnya pernyataan Hasto bisa memberikan pernyataan yang menyejukkan rakyat bukan malah bikin gaduh, “Saatnya kita bergandengan tangan untuk membangun Banten,” kata dia.
” 14 Provinsi PDIP menang itu bukti Pilkada yang sehat bebas dan rahasia, jadi tidak adil dong kalo kalah lempar kesalahan kalo menang sebut demokrasi sehat.
Dia bilang, para relawan dari Gerak 08 Banten akan mengambil angkah tegas jika Hasto Kristiyanto terus tetap menggulirkan tudingannya di Pilgub Banten. “Jika ada temuan-temuan atau pelanggaran, silahkan dilaporkan ke Bawaslu atau pihak-pihak lain yang berkewenangan, beliau pasti lebih paham,” ujarnya.
Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dengan menyebut ada ambisi dari partai coklat alias Parcok.
“Ada gerakan parcok, partai coklat, dan Pj kepala daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi,” kata Hasto.
Komentar