Laskar Merah Putih Babel apresiasi Polda Babel atas penetapan tersangka dalam kasus Frida vs Andi Kusuma

MABESBHARINDO.COM, BABEL — Markas Daerah Laskar Merah Putih (LMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung atas langkah tegas dalam menetapkan Andi Kusuma sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Frida.
Ketua Mada LMP Babel, Ferry Irawan, menilai penetapan tersangka tersebut merupakan bentuk respons konkret aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum yang selama ini menjadi perhatian publik.
“Penetapan tersangka ini merupakan langkah maju dan patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum bekerja serta merespons dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujar Ferry.
Sebelumnya, perkara sengketa antara Frida dan Andi Kusuma sempat menjadi sorotan luas. Proses penanganan kasus ini dinilai berjalan lambat dan memicu kegaduhan publik, termasuk munculnya fenomena saling lapor dari kedua belah pihak.
Menurut Ferry, penetapan tersangka diharapkan dapat mengakhiri berbagai spekulasi di tengah masyarakat sekaligus menjadi titik terang dalam penegakan hukum yang berkeadilan.
Meski demikian, LMP Babel menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka semata. Aparat penegak hukum diminta untuk tetap bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel hingga perkara ini tuntas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami mengapresiasi langkah ini, namun juga mengingatkan agar proses hukum berjalan hingga selesai. Penetapan tersangka adalah awal dari pembuktian, bukan akhir,” tegasnya.
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjalankan fungsi pengawasan sosial (social control), Laskar Merah Putih Babel menyatakan akan terus mengawal jalannya proses hukum guna memastikan tidak adanya intervensi maupun penyimpangan dalam penanganan perkara.
LMP Babel juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah serta mempercayakan proses hukum kepada aparat yang berwenang, sembari tetap melakukan pengawasan secara konstruktif.
“Kami berharap proses ini menjadi contoh bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil dan transparan. Stabilitas daerah harus tetap dijaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum harus diperkuat,” tutup Ferry.
(edi mbs)