MABESBHARINDO.COM
PONTIANAK, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji menghadiri acara Borneo Forum ke 3 yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar, di salah satu hotel ternama jalan A.yani pada, Rabu (20/3).
Dalam Borneo Forum merupakan pertemuan para stakeholder dan perusahaan perkelapasawitan di pulau Kalimantan dan forum diskusi dalam mengurai isu startegis kelapa sawit di Kalimantan. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi ekspor andalan dari sub sektor perkebunan yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap penerima devisa Negara khususnya dari sektor non migas.
Gubernur Kalbar H. Sutarmidji mengajak para perusahaan dan stakeholder di bidang kelapa sawit untuk lebih intensif memperhatikan masyarakat di daerah perkebunan kelapa sawit agar lebih sejahtera. Sebab bisa mendongkrak perekonomian masyarakat tersebut sehingga daerah atau desa yang disekitar perkebunan kelapa sawit bisa menuju desa mandiri dan sejahtera.
“Saya berharap kedepan desa yang sangat tertinggal disekitar perkebunan kelapa sawit untuk diubah desa tersebut, minimal desa maju. Tidak juga mengharuskan perusahaan kelapa sawit harus mengikuti 50 indikator desa mandiri, setidaknya bisa bersinergi dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan itu,” ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji.
Dirinya menambahkan, untuk saat ini peran asosiasi perkebunan kelapa sawit saat ini masih belum maksimal guna mensejahterakan masyarakat yang tinggal di daerah perkebunan kelapa sawit itu. Karena ia melihat masih banyaknya desa-desa yang disekitar perkebunan kelapa sawit masih tertinggal bahkan tidak tersentuh oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.
“Saya melihat peran asosiasi yang masih lemah, asosiasi harusnya lebih teliti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sekitar perkebunan sawit itu. Asosiasi harus mengingatkan kepada perusahaan untuk CSR kepentingan masyarakat, bukan hanya mengugurkan kewajiban saja sebagai perusahaan perkebunan, asosiasi harus lebih mengetahui kebutuhan masyarakat dan desa tersebut,” tuturnya.
Lanjutnya, Provinsi Kalbar yang merupakan penghasil kedua Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, namun tidak ada sedikit pun hasil dari CPO tersebut masuk ke dalam distribusi APBD Kalbar. Ini dibuktikan dari banyaknya desa-desa yang masih tertinggal di Provinsi Kalbar dimana sebagiannya dikelilingi perkebunan kelapa sawit.
“Kalbar itu penghasil CPO kedua terbesar di Indonesia, tapi 2031 desa, desa mandiri cuma satu yang terletak di desa sutra kabupaten kayong utara dan tidak ada perusahaan sawit mereka bisa menjadi desa mandiri, 53 desa maju tidak ada sawit, Sedangkan desa sisanya menjadi desa tertinggal mirisnya disitu ada perkebunan kelapa sawit itu masalah. Peran perusahaan perkebunan kelapa sawit kemana,” tegasnya.
Tak hanya itu saja, Pemerintah Provinsi Kalbar setiap tahunnya mengeluarkan ratusan miliar untuk memperbaiki infrastuktur di daerah yang mana kerusakan infrastruktur ditimbulkan oleh kendaraan pengangkut kelapa sawit sehingga masyarakat kesusahan dalam infrastruktur menuju kota kabupaten atau kota kecamatan guna mobilitas mereka.
“Berapa ratus miliar setiap tahun kita (pemprov kalbar_red) keluarkan untuk perbaikan jalan, yang merusaknya kendaraan pengangkut kelapa sawit masyarakat setempat dibuat susah. Ini masalah yang harus diselesaikan oleh pengusaha kelapa sawit kalo ingin semuanya berkelanjutan,” kesalnya. (RNT/AG).
Komentar