MabesBharindo.com.
Sebagaimana kita pahami bahwa birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik sesuai tingkat kebutuhan publik itu sendiri.
Tegasnya dapat dikatakan bahwa substansi birokrasi pemerintahan sipil, dan “Pelayanan Publik”. Tidak ada artinya kehadiran pemerintah pusat sampai ke daerah kalau tidak ada “Pelayan Publik Kata Praktisi dan Pemerhati hukum,UPB. Dr.Herman Munawar, pada awak media 26 Oktober 2024 pukul 13:00 Wib.
Lanjut, Jadi intinya kehadiran pemerintah itu adalah hadirnya “Pelayanan Publik” yang “aman dan nyaman”. Aman artinya semua “data publik” tidak dapat di akses oleh pihak yang tidak berhak.
Aman mengandung makna data publik dijamin kerahasian nya. “Nyaman” mengandung makna personil atau petugas dalam memberikan pelayanan betul-betul orang yang memahami tugas dan fungsinya serta “aura” dalam memberikan pelayanan terasa ada ketulusan, tampa diskriminasi dalam pelayanan tidak perlu diiringi dengan “DOA” ( Dorongan Amplop) siapapun apapun seluruh masyarakat harus mendapatkan pelayanan serta hak yang sama sebagai warganegara.
Memgigat akan pentingnya pelayanan publik ini maka harus dipastikan bahwa pelayanan publik itu baik adanya dalam rangka memastikan pelayanan publik itu berjalan dengan baik maka lahirlah Ombudsman yang bertugas khusus melakukan pungsi pengawasannya di setiap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan birokrasi.pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah.
Sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 37 Thn 2008 ditentukan bahwa Ombudsman RI berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
Masih terang Dr Herman Munawar, Peran Ombudsman sangat strategis untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik. Namun dalam satu dasawarsa ini kehadiran ombudsman sama sekali tidak bisa mendorong untuk perubahan agar pelayan publik dapat berjalan dengan baik. Atau dengan kata lain kehadiran Ombudsman tidak bermakna apa-apa dan tidak berjalan. Bahkan terkesan ombudsman hanya kumpulan sekelompok orang menikmati fasilitas negara saja cetus Herman lagi.
Selama ini ombudsman gencar memberikan penghargaan pada pemerintah daerah bahwa pemda telah melakukan pelayanan publik. Padahal faktanya jauh panggang dari api. Ombudsman berorientasi lebih pada administrasi bukan substansi pelayanan.
Hampir pada setiap instansi pemerintah baik vertikal maupun horizontal bermasalah dalam pelayanan publik.contoh di BPN kubu raya begitu lama proses dalam pelayanan.Apa kami harus ada orang dalam supaya cepat dalam pengurusan.
Oleh sebab itu publik sangat berharap pada presiden Prabowo Subianto dan DPR RI untuk melakukan evaluasi atas kerja-kerja Ombudsman.
Hal ini sudah sangat urgen untuk memperankan ombudsman ini dengan baik. Hal ini dikarenakan kondisi saat ini inovasi dalam pelayanan publik sangat jauh dari harapan masyarakat, Diskriminasi dalam pelayanan publik semakin terasa,hingga ribetnya birokrasi pemerintah jika tidak ada DOA (Dorongan Amplop) masyarakat kecil di pandang sebelah mata, malah semakin banyak penindasan terhadap masyarakat yang di pandang sebelah mata oleh pemerintah.
Stigma negatif terhadap kinerja ombudsman ini semakin berkembang di masyarakat. Ombudsman memiliki fasilitas yang menjadi beban negara akan tetapi tidak ada output kinerja yang berarti buat masyarakat bangsa dan negara,seperti yang di sampaikan bapak presiden Prabowo Subianto saat pidato pertamanya mengatakan birokrasi pemerintah kita terkenal ribet,jadi ini wajib di perhatikan oleh bapak presiden Prabowo Subianto segera evaluasi semua birokrasi lama yang ada tegas Herman.
Sumber : Praktisi & Pemerhati Hukum UPB, Dr .Herman H.Munawar
Team Kaperwil Kalbar.
Komentar