MABESBHARINDO.COM, Kepri. Tanjung Balai Karimun | Senin. 09 /01 /2023. Sudah hampir 5 bulan Persoalan Pelabuhan Ilegal dan Ekspedisi hantu Yang berada. Di kolong Karimun Yang telah ditutup dan dibuka Kembali oleh KSOP Syahbandar Yang diduga adanya gratifikasi Begitu juga BC Yang punya kewajiban mengawasi Atau mengeluarkan surat SPPB atau manifest barang Juga diduga adanya Gratifikasi Kepada petinggi BC Sehingga sampai saat ini Pihak-pihak yang berkompeten Dalam persoalan Pengiriman barang melalui Jalur laut Seolah-olah tidak ada Keberanian untuk Menyelesaikan persoalan Pelabuhan ilegal Ekspedisi hantu Yang berada di kolong Karimun. Dulu BC Tanjung Balai Karimun Paling ditakuti oleh para mafia penyelundup Barang-barang ilegal Karena kegarangan serta keberanian mereka dengan menunjukkan bahwa kinerja mereka Paling baik Dalam mengawasi jalur laut Di Provinsi Kepri. Akan tetapi Saat-saat sekarang ini BC Tanjung Balai Karimun Sepertinya sudah tidak ada taring lagi untuk menumpas kejahatan penyelundupan di oleh mafia di Tanjung Balai Karimun. Oleh karena diduga adanya Permainan gelap antara mafia Penyelundup dengan instansi yang berwenang di bagian laut. Maka dari itu Kepala BC Tanjung Balai Karimun tidak pernah memberikan Jawabanan atau pun stetmen kepada awak media, begitu juga dengan Kepala KSOP Syahbandar Tanjung Balai Karimun jhon kenedi tidak dapat dihubungi oleh awak media untuk menjawab persoalan dibukanya kembali Pelabuhan ilegal di kolong Karimun. Seolah-olah kepala KSOP Syahbandar tersebut menghindar Dari awak media.
awak media meminta tanggapan dari ketua komisi 3 DPRD karimun Adi Hermawan beliau mengatakan “memang benar pelabuhan tersebut tidak ada izin tentunya di dalam hal ini saya berpandangan 1. terhadap penekanan legalitas, 2. terhadapa pertumbuhan ekonomi, Seperti yang terjadi di kerambi itu bisa di proses secara hukum” ungkapnya.
Dewan dalam hal ini memandang dari Sudut pandang yang berbeda “kita kasih kesempatan untuk perbaikan begitu juga yang dikolong, kita kasih kesempatan untuk melengkapai legalitas, Di dalam hal ini KSOP harus bertindak cepat agar mereka melengkapi dokumen – dokumen Dalam usaha pelabuhan dan bongkar muat tersebut, kita sudah rapat juga dengan Dinas terkait dan kita akan buat tim terpadu pemeritah daerah di lokasih tersebut bersama instansi yang terkait terutama KSOP Kalau untuk BC itu urusan barang barang pabean barang-barang yang dari luar negeri itu. kita sudah memangil KP2BC dan juga kita memangil karantina ada tiga karantina 1. karantina kesehatan, 2. karantina tumbuhan atau pertanian, 3. karantina perikanan”.
Ditambahkan pula, “karimun ini adalah daerah perbatasan Sebaiknya barang-barang tersebut harus di periksa semuanya tidak ada izin karantina dari luar negeri itu harus di focuskan kepada semua barang barang yang masuk dari Singapura kalau untuk pelabuhan intetnasional sangat ketat pemeriksaanya , Karena barang-barang yang masuk Pelabuhan tersebut sama sekali tidak ada izin sangat dikhawatirkan dan tidak menutup kemungkinan, masuknya narkoba karena kurang pemeriksaan di lokasi tersebut, kalau untuk karantina mereka tidak memeriksa pelabuhan yang tidak ada izin karena tidak ada yang mengawasi, memang kalau tidak ada izin bisa seenaknya saja, kalau begitu saya juga bisa bikin pelabuhan ”
“Saya minta walau pun pelabuhan tidak ada izin harus di awasi karena kalau barang barang dari singapore tidak di benarkan sama sekali untuk masuk harus ada pengawasan lebih ketat dari BC nanti kita akan telusuri bersama dari pemerintahan daerah seperti kecamatan dan lainnya” tutupnya.
Awak media juga mengkonfirmasi Bupati Karimun namun belum dapat tersambung sampai berita ini di naikan belum ada jawaban dari beliau.
mabes BHARINDO Kepri
Tim investigasi pusat
Hirmawansyah
Komentar